Apakah Aparat Penegak Hukum Boleh Menyadap Siapa Saja? Ternyata Ada Aturan dan Batas Kewenangannya!
Di era teknologi, komunikasi melalui telepon dan media digital sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.
Namun, tahukah Anda bahwa komunikasi seseorang dapat disadap untuk kepentingan penegakan hukum?
Penyadapan memang dapat membantu mengungkap tindak pidana, termasuk kasus korupsi.
Tetapi, bagaimana jika kewenangan tersebut digunakan tanpa aturan dan pengawasan yang jelas?
Di sinilah muncul pertanyaan penting tentang batas kewenangan negara dan perlindungan hak privasi masyarakat.
Memahami Hukum Penyadapan dalam Negara Hukum!
Buku Hukum Penyadapan karya Dr. Taupik Hidayat, S.H., M.H. hadir sebagai referensi untuk memahami aspek hukum penyadapan dalam sistem hukum Indonesia.
Buku ini mengulas hubungan antara kewenangan penyadapan, pemberantasan tindak pidana korupsi, hak asasi manusia, dan konstitusi.
Pembaca diajak memahami mengapa tindakan penyadapan oleh penegak hukum membutuhkan dasar hukum, prosedur, serta pengawasan yang jelas.
Karena penegakan hukum harus tetap berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak warga negara.
Penegakan Hukum yang Kuat Harus Disertai Perlindungan HAM!
Bayangkan sebuah sistem hukum yang mampu memberantas kejahatan sekaligus menjaga hak-hak masyarakat.
Untuk mewujudkannya, diperlukan keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan konstitusional.
Buku ini juga mengangkat gagasan reformulasi kebijakan penyadapan agar pelaksanaannya lebih selaras dengan prinsip HAM.
Pembahasannya mendapat apresiasi dari sejumlah akademisi hukum, termasuk Prof. Dr. Budi Agus Riswandi dan Prof. Dr. Ni'matul Huda.
Perluas Wawasan tentang Hukum dan Hak Warga Negara!
Cocok sebagai referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, ASN, serta masyarakat yang ingin memahami persoalan penyadapan..
Sekilas Tentang Penulis
Dr. Taupik Hidayat, S.H., M.H. merupakan seorang praktisi hukum, akademisi, dan penulis yang memiliki perhatian terhadap bidang hukum pidana, hak asasi manusia (HAM), serta konstitusi Indonesia.
Beliau memiliki pengalaman profesional di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan mendalami persoalan hukum penyadapan, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlindungan hak warga negara.
Melalui buku Hukum Penyadapan, yang dikembangkan dari penelitian disertasinya, Dr. Taupik Hidayat mengupas pentingnya pengaturan kewenangan penyadapan yang jelas, sesuai hukum, dan menghormati prinsip HAM serta konstitusi.
Daftar Isi
Spesifikasi
Judul : Hukum Penyadapan
Penulis : Dr. Taupik Hidayat, S.H., M.H.
Penerbit : Raja Grafindo
Ukuran : 15 x 23 cm
Halaman : 238 Halaman
Sampul : Soft Cover
ISBN : 978-623-372-660-3
Bagaimana Buku ini Membantu Anda?
Memahami Aturan Hukum Penyadapan di Indonesia : Membantu mengenal dasar hukum, prosedur, dan batas kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Mengetahui Hak Privasi dan Perlindungan HAM : Memberikan pemahaman tentang hubungan antara penyadapan, hak asasi manusia, dan perlindungan hak warga negara berdasarkan konstitusi.
Memahami Peran Penyadapan dalam Pemberantasan Korupsi : Menjelaskan bagaimana penyadapan digunakan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi.
Menambah Wawasan tentang Kewenangan Aparat Penegak Hukum : Membantu memahami pentingnya aturan, pengawasan, dan pembatasan kewenangan agar tindakan penyadapan tidak disalahgunakan.
Memperdalam Pengetahuan Hukum untuk Pendidikan dan Profesi : Menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, ASN, maupun masyarakat dalam memahami kebijakan penyadapan serta pentingnya reformasi hukum yang menghormati HAM dan konstitusi.
Testimoni Pembaca
"Buku ini memberikan wawasan penting tentang aturan penyadapan di Indonesia, terutama kaitannya dengan kewenangan penegak hukum dan perlindungan HAM."
Andi Pratama – Praktisi Hukum
"Pembahasannya menarik dan mendalam. Sangat bermanfaat sebagai referensi untuk memahami hubungan antara hukum penyadapan, konstitusi, dan hak warga negara."
Budi Santoso – Dosen Hukum
"Buku ini membantu saya memahami bahwa penyadapan tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada aturan dan batas kewenangan yang harus diperhatikan."
Rina Maharani – Pegawai Negeri Sipil
"Saya suka pembahasannya tentang penyadapan dalam pemberantasan korupsi. Buku ini memberikan sudut pandang penting mengenai penegakan hukum yang tetap menghormati HAM."
Hendra Wijaya – Konsultan Hukum
"Buku ini sangat membantu menambah referensi akademik saya. Pembahasannya relevan untuk memahami kebijakan penyadapan dan pentingnya reformasi hukum di Indonesia."
Dewi Anggraini – Mahasiswa Pascasarjana Hukum
Berapa Harga yang Pantas untuk Buku ini?
Rp. 358.000
Hanya Untuk Anda
Diskon 50%
179 Ribu
Klik Tombol di Bawah Untuk Pemesanan Via WhatsApp Secara Otomatis Tanpa Harus Mengetik. Pesan Sekarang Juga Stok Terbatas!
Garansi dan Pengiriman
Bisa COD / Bayar Di Tempat
Malas ke ATM dan tidak Punya Internet Banking..? atau Anda lebih nyaman bayar ketika barang sudah sampai? Tenang.. dengan berbelanja di toko kami, Anda bisa membayarnya setelah barang sampai alias COD. Transaksi Dijamin 100% AMAN!
Garansi Uang Kembali
Apabila barang yang di terima cacat / rusak / tidak sesuai gambar / tidak sesuai pesanan, bisa dikembalikan / direturn. Dan Garansi 100% Uang Kembali, jika barang tidak sampai.
Alamat
PT. Sanampan Kaya Bahagia
Sanampan Office, Kp. Tabrik Desa Sindanglaya No. 11 RT. 02 RW. 08 Kec. Karangpawitan Garut Jawa Barat
081210543558
0817751168
sumberrezekibookstore.id@gmail.com
Metode Pengiriman
@2026 sumberrezekibookstore.id Inc.