Sebuah putusan hukum tidak selalu berhenti di ruang sidang.
Dampaknya dapat memengaruhi pemilu, kebijakan negara, pembagian kekuasaan, hingga perlindungan hak konstitusional warga negara.
Selama dua dekade, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi.
Namun, di balik setiap putusannya terdapat persoalan penting: kapan hakim perlu menahan diri, dan kapan harus memberikan tafsir progresif demi melindungi hak warga negara?
Buku Dua Dekade Mahkamah Konstitusi karya Hani Adhani dan Annisabella Oktaviani mengajak pembaca memahami dinamika tersebut melalui pembahasan judicial restraint dan judicial activism dalam berbagai putusan pengujian undang-undang.
Pembaca akan diajak menelaah putusan penting mengenai presidential threshold, ambang batas pencalonan kepala daerah, kenaikan pajak, serta persoalan hukum lain yang memiliki muatan politik.
Buku ini juga mengungkap bagaimana MK dapat menyatakan suatu persoalan sebagai open legal policy, tetapi pada kesempatan lain bertindak sebagai positive legislator dengan menambahkan atau mengubah substansi norma.
Analisisnya diperkuat dengan pembahasan doktrin negative legislator dan separation of powers, serta perbandingan dengan Mahkamah Konstitusi JACLEMAN yang dikenal konsisten menerapkan judicial restraint.
Bukan sekadar bacaan akademik, buku ini membantu mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, peneliti, dan pemerhati demokrasi memahami peran sekaligus batas kewenangan MK secara lebih kritis dan menyeluruh.
Miliki Buku Dua Dekade Mahkamah Konstitusi dan pahami bagaimana putusan MK ikut membentuk perjalanan hukum serta demokrasi Indonesia.laughed